BI Mencium Kejanggalan Kasus Citibank

VIVAnews - Citibank kembali disorot. Bank asing beraset Rp55,7 triliun per Desember 2010 itu dihadapkan dua kasus yang terjadi hampir bersamaan.

Pertama, terkait dugaan penggelapan dana nasabah sekitar Rp17 miliar oleh mantan Relationship Manager Citibank, Inong Malinda atau Melinda Dee. Dia diduga mengaburkan transaksi dan pencatatan tidak benar terhadap slip transfer penarikan dana pada beberapa rekening nasabahnya.

Kedua, meninggalnya Irzen Octa. Sekjen Partai Pemersatu Bangsa (PPB) itu meninggal dunia Selasa 29 Maret 2011, setelah menanyakan jumlah tagihan kartu kredit Citibank yang membengkak hingga Rp100 juta dari semula Rp48 juta. Sebelum meninggal, dia sempat diinterogasi penagih utang atau debt collector Citibank.

Atas dua kasus itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya memanggil petinggi Citibank. Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Kepolisian RI pun dihadirkan dalam rapat dengar pendapat di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu.

Rapat pertama digelar pada Selasa malam 5 April dan berlanjut Rabu siang hingga malam, 6 April 2011. Dalam rapat tersebut, anggota dewan 'menggempur' manajemen Citibank dengan serbuan pertanyaan atas dugaan pembobolan dana nasabah hingga tewasnya Irzen Octa.

Sayangnya, rapat selama dua hari itu akhirnya belum menghasilkan keputusan apa pun hingga ditutup pukul 21.15 WIB, Rabu. Komisi Keuangan dan Perbankan DPR hanya menghasilkan kesepakatan menggelar rapat lanjutan pada Kamis, 7 April 2011.

Wakil Ketua Komisi XI DPR yang membidangi Keuangan dan Perbankan, Harry Azhar Aziz mengatakan, rapat membahas tiga poin masalah, yakni kelemahan pengawasan BI, pembobolan Citibank, dan kematian nasabah Citibank. "Komisi XI telah mengidentifikasi tiga masalah yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal lanjutan besok," kata dia.

Jelang menutup rapat, pemimpin sidang, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achsanul Qosasi, mengusulkan pengambilan keputusan dibahas dalam rapat internal. "Kami kembali berdiskusi agar bisa ambil keputusan jernih. Malam ini [Rabu] kami ambil keputusan, besok [hari ini] kami umumkan," tuturnya.

Sebelumnya, dalam rangkaian rapat tersebut, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, sempat meminta Bank Indonesia menjatuhkan sanksi kepada Citibank. Sanksi tegas selama satu tahun untuk tidak menerbitkan kartu kredit. Tak hanya itu, ancaman pembentukan panitia khusus untuk mengusut kasus ini pun digulirkannya.

***

Dalam rapat tersebut terungkap, Dewan Gubernur BI sebenarnya telah mencium kejanggalan-kejanggalan terkait kasus dugaan penggelapan dana nasabah Citibank oleh Malinda.

"Kami menemukan beberapa prosedur yang tidak dilakukan yang seharusnya dilakukan," kata Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan, Halim Alamsyah, dalam rapat dengan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu di Jakarta, Rabu 6 April 2011.

Prosedur yang tidak dilakukan Citibank, menurut dia, ada tiga. Pertama, tidak ada supervisi oleh atasan terhadap Malinda Dee. Kedua, ada dugaan penyalahgunaan blanko yang seharusnya tidak boleh ditandatangani dulu oleh nasabah.

Ketiga, adanya penyetoran uang yang dilakukan nasabah melalui Malinda. Tindakan itu tidak boleh dilakukan. Seharusnya untuk penyetoran dana, nasabah harus datang langsung ke teller atau kasir.

BI sudah memberitahu Citibank soal deteksi itu. Bila standard operating procedure (SOP) itu tidak dijalankan, BI bisa menjatuhkan beberapa pilihan sanksi.

Sanksi-sanksi itu adalah tidak boleh atau harus melakukan suatu tindakan dalam konteks private banking, mencabut izin private banking, memberikan sanksi fit and proper test kepada individunya, dan memberikan sanksi pada Citibank sebagai bank.

Selain itu, menurut Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, timbulnya permasalahan bank terutama dipicu oleh tidak diterapkannya pengawasan internal sebagaimana mestinya. Selain tidak adanya supervisi atasan, proses rotasi karyawan juga tidak diimplementasikan.

Bahkan, dia melanjutkan, dual control tidak dilaksanakan sesuai prosedur, dan tidak terdapat proses konfirmasi kepada nasabah. "Peluang terjadinya fraud semakin terbuka dengan adanya kepercayaan nasabah kepada petugas bank yang berlebihan, seperti menyerahkan formulir kosong untuk transfer/pindah buku/tarik tunai yang telah ditanda tangani," tuturnya.

Terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut, menurut Darmin, Bank Indonesia telah memanggil Chief Country Officer dan pejabat terkait. BI juga meminta Citibank untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut tanpa merugikan nasabah.

Tidak hanya itu, dia melanjutkan, BI meminta langkah-langkah perbaikan untuk pengawasan internal bank dan sementara waktu menghentikan penghimpunan masabah baru Citigold. Bank Indonesia juga telah memperbarui profil risiko dan tingkat kesehatan bank. "Saat ini, BI sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengevaluasi internal control bank," ujarnya.

Debt Collector

Berkaitan dengan kasus penagih utang atau debt collector, bank sentral akan mengevaluasi sistem maupun praktik penagihan yang menggunakan pihak ketiga.

Selama ini, BI sebenarnya sudah mengatur ketat praktik penagihan yang tertuang dalam Surat Edaran No.11/10/DSAP Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Intinya, penggunaan jasa penagih hanya dapat dilakukan jika tunggakan kartu kredit telah tergolong kategori "diragukan atau macet".

Selain itu, dalam melakukan penagihan, agen penagih dilarang melakukan cara-cara yang melanggar hukum. Dan apabila terjadi pelanggaran oleh agen penagih, tanggung jawab berada pada pihak penerbit kartu kredit.

Menurut Darmin, BI masih perlu melakukan langkah-langkah penelitian yang lebih mendalam mengenai kepatuhan agen penagih. BI pun tidak segan-segan akan mengenakan sanksi kepada Citibank bila tidak menjalankan aturan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hotman Simbolon, Vice President Customer Care Citibank pada kesempatan tersebut membeberkan kronologi kejadian di lantai 5, kantor Citibank di Menara Jamsostek. Kronologi berdasarkan buku catatan tamu dan rekaman CCTV di ruangan tersebut.

Kronologi:

10.24 WIB: Octa tiba di lantai 5, Menara Jamsostek. Octa sempat menunggu di ruang tunggu satpam. Satpam kemudian memanggil seseorang bernama A, salah satu karyawan outsourcing yang bekerja sama dengan Citibank. Octa sempat dimintai KTP-nya dan nomor aduan permasalahan.

11.15 WIB: Octa sendirian menunggu di ruang CLEO, dekat ATM. Ruangan ini transparan.

11.22 WIB: H [tersangka lainnya] memasuki ruang CLEO. Di dalam ruang ini ada negosiasi.

12.55 WIB: Satpam Citibank berinisial A sampai ke lantai 5.

13.21 WIB: Manajemen gedung mengirimkan kursi roda ke lantai 5. Staf Citibank kemudian menghubungi nomor terakhir di HP Octa, karena Citibank tidak bisa menghubungi rumahnya.

13.37 WIB: Dua teman Octa datang ke lantai 5.

13.43 WIB: Salah satu teman Octa memegang nadi Octa dan masih merasakan detak jantung.

13.53 WIB: Satpam A membantu Octa mendudukkan Octa di kursi roda dan dibawa keluar ruangan.

13.54 WIB: Octa didorong keluar dari ruang CLEO dengan kursi roda, dari ruang pertemuan menuju mobil. Pada saat itu, mobil yang digunakan adalah mobil Citibank karena ambulans yang ditelepon tidak datang.

Sekitar 14.35 WIB, dengan perkiraan dari Menara Jamsostek ke RS Mintohardjo sekitar 40 menit, Octa tiba di RS. Dia langsung dibawa ke bagian gawat darurat.

Tim medis kemudian mengambil tindakan. Beberapa saat kemudian Octa dinyatakan telah meninggal. Octa kemudian dibawa ke RSCM.

Al-Qaeda Sebut Khadafi Pemimpin Gila

VIVAnews - Majalah al-Qaeda, Inspire, terbitan Maret 2011 menampilkan tema pergolakan di Libya. Pada majalah tersebut, pemimpin Libya Muammar Khadafi

dikatakan sebagai orang gila dan pemimpin palsu.

Dilansir dari laman Indian Express, Jumat, 1 April 2011, majalah edisi ke lima yang hanya terbit di internet ini menampilkan sebuah artikel utama yang ditulis oleh ulama besar al-Qaeda, Anwar al-Awlaki, berjudul "Tsunami Perubahan".

Pada artikel ini dikatakan bahwa Khadafi akan jatuh dan akan dikenal oleh sejarah sebagai pemimpin palsu paling gila yang pernah ada. Hal ini, ujar Awlaki, adalah karena berbagai kontradiksi, kebohongan, dan berbagai kebodohan dan konspirasi yang konyol yang telah dilakukannya.

Majalah tersebut juga menghadirkan tulisan dari pemimpin kedua al-Qaeda yang juga mengatakan hal yang sama mengenai Khadafi. Dia mengatakan bahwa Khadafi adalah musuh Allah yang harus dibasmi.

"Kami tidak tahu mana yang lebih lucu. Kontradiksi bahwa Khadafi mengutip dirinya sendiri di dalam buku hijau atau bagaimana dia memulai wawancara dengan BBC dengan tawa yang angkuh," ujar Zawahiri. Buku hijau adalah buku prinsip-prinsip dasar Libya yang ditulis oleh Khadafi.

Al-Qaeda tidak secara langsung mengungkapkan pandangannya terhadap pergolakan di Timur Tengah, namun mereka mengatakan bahwa para pemimpin negara-negara yang bergejolak telah ketahuan belangnya.

"Para musuh Allah yang murtad dan berlagak seperti bintang besar memperlihatkan kepada dunia kebohongan, penipuan dan kepemimpinan tirani mereka," tulis sebuah catatan di majalah tersebut.

Catatan tanpa nama penulis ini mengatakan bahwa warga Libya telah berusaha untuk melawan pemimpin palsu ini untuk alasan yang tepat. Mereka mengatakan bahwa di antara semua diktator Timur Tengah, Khadafi adalah pemimpin terburuk dan terkonyol.

"Kami meminta saudara-saudari kami di Libya untuk meneruskan perlawanan melawan rezim Khadafi dan bersabar sampai tirani runtuh," tulis catatan tersebut lagi.

Majalah berbahasa Inggris ini pertama kali terbit pada bulan Juli yang salah satu artikelnya memuat tulisan Osama bin Laden dan Awlaki. Pada edisi perdana juga terdapat artikel yang berjudul “Make a Bomb in the Kitchen of Your Mom" yang mengajarkan membuat bom pipa dengan bahan seadanya -- yang bahkan bisa ditemukan di dapur rumah.

Majalah ini termasuk ke dalam jaringan media Al Qaeda, Al Fajr Media Center, yang bertujuan untuk memberikan propaganda bagi para militan di negara-negara Barat.

Departemen Pertahanan Dalam Negeri Amerika (DHS) mengaku khawatir penerbitan majalah ini dapat menginspirasi warga Amerika untuk melancarkan serangan di masa depan. (SJ)

Polemik Gedung DPR, Gerindra Ancam Copot Pius

VIVAnews - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan Fraksi Gerindra akan segera mencopot Pius Lustrilanang dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pius yang menjabat sebagai wakil ketua BURT dianggap menyuarakan kepentingan pribadinya dalam mendukung pembangunan gedung baru DPR yang anggarannya mencapai Rp1,16 triliun itu.

"Selama ini dia menyuarakan kepentingan pribadi dan tidak sejalan dengan kepentingan partai soal gedung baru," kata Fadli Zon saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Rabu, 30 Maret 2011.

Gerindra, menurut Fadli Zon, sejak awal menolak keras pembangunan gedung baru itu. Anggaran pembangunan gedung dinilai terlalu membenam uang negara. Fadli mempertanyakan kepentingan siapa yang diperjuangkan Pius, sehingga berkukuh memperjuangkan pembangunan gedung baru. Padahal sikap menolak Gerindra itu sudah disampaikan sejak awal kepada kader-kadernya di DPR.

"Pius juga sudah mengetahui sikap ini, termasuk dalam koordinasi yang lalu. Entah siapa di baliknya," tanya Fadli. Karena itu, Gerindra pun akan melakukan investigasi untuk mencari tahu motif Pius memperjuangkan pembangunan gedung baru DPR. Gerindra pun kemudian mempersilakan apabila ada pihak yang akan memberikan laporan atau informasi soal ini.

Saat dihubungi VIVAnews, Pius Lustrilanang, membantah memperjuangkan kepentingan pribadi di Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat. Pius menegaskan bahwa pernyataannya soal pembangunan gedung sudah diambil dan disepakati semua fraksi selaku Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga.

"Saya menyampaikan sikap DPR," kata mantan aktivis yang pernah diculik di masa Orde Baru itu.

Sementara, sikap partai atau fraksi Gerindra, tentunya disampaikan pimpinan fraksi. Dan Pius mengaku, sebagai anggota fraksi Gerindra sudah berupaya agar fraksinya bisa menyampaikan sikap terbuka menolak pembangunan gedung baru yang bernilai lebih dari Rp1 triliun itu.

"Kapan itu? Ketika saya membuat inisiatif menggelar rapat konsultasi BURT, pimpinan DPR dan pimpinan fraksi," katanya. Di dalam forum itu, Fraksi Gerindra menyampaikan sikap menolak pembangunan gedung.

Dan Pius pun mengaku belum menerima surat pemberhentian dari posisinya di BURT. Pius pada hari Rabu ini tetap berkantor seperti biasa.

Benarkah Diberhentikan?

Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan bahwa belum ada surat pemberitahuan dari Fraksi Gerindra bahwa Pius ditarik dari BURT. Marzuki justru mempertanyakan pernyataan Gerindra seperti yang disampaikan Fadli Zon karena menurut mantan Sekretaris Jenderal DPR itu, politisi Gerindra di BURT tak pernah bersuara menolak pembangunan gedung.

Dan sampai hari Rabu, kata Marzuki, juga tak ada surat dari Fraksi atau Partai Gerindra yang meminta para politisi yang duduk di BURT diberhentikan. "Kalau memang konsisten, wakilnya di BURT dipecat, baru angkat jempol saya. Tapi itu nggak ada," kata Marzuki.

Marzuki sendiri lebih jauh menyesalkan suara-suara sumbang penolakan pembangunan gedung. Pembangunan gedung baru DPR, kata Marzuki, adalah kebijakan DPR yang diputuskan melalui rapat paripurna saat membahas rencana strategis pada 29 Juli 2010. Salah satu isi Renstra DPR 2010-2011 itu adalah pembangunan gedung baru.

"Jadi, dalam hal keputusan pembangunan gedung DPR, bukan keputusan Maruzki Alie, tapi keputusan rapat. Pembangunan gedung baru telah melalui proses panjang di Badan Urusan Rumah Tangga," kata Marzuki.

"Hasil keputusan BURT telah disosialisasikan kepada fraksi-fraksi dalam forum konsultasi. Saya, selaku Ketua DPR, tidak mungkin membatalkannya, karena pembatalan harus dilaksanakan melalui forum yang legal. Forum yang legal tersebut yang di atasnya," kata Marzuki. Forum yang dimaksud adalah rapat paripurna DPR.

Karena itu, kata Marzuki, "Permintaan yang tidak prosedural agar Ketua DPR membatalkan pembangunan gedung baru merupakan permainan politik yang membodohi publik karena mereka tahu Ketua DPR tidak mungkin membatalkan pembangunan gedung tanpa perintah dari rapat di DPR."

Sejumlah fraksi di Senayan menolak keras pembangunan gedung baru itu. Sebab anggarannya terlalu besar dan tidak mendesak untuk dibangun. Sejumlah fraksi yang menolak itu antara lain Partai Amanat Nasional dan PDI Perjuangan.

"Pimpinan Fraksi dan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan pernah mengingatkan kepada anggota fraksi PDI Perjuangan, untuk tunda dulu pembangunan gedung DPR, revisi ulang perencanaan pembangunan gedung agar lebih efisien," ujar Tjahjo Kumolo dalam pesan tertulis kepada wartawan, Selasa 8 Maret 2011.

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat dan tokoh juga menolak keras pembangunan gedung baru yang mewah itu, sebab tidak ada urgensinya. Anggota dewan, kata Jusuf Kalla, tidak perlu memiliki banyak staf ahli, sebab tidak semua anggota dewan menjalankan fungsi legislasi.

Staf ahli dibanyak negara, lanjutnya, berkantor di luar dan bukan di dalam gedung DPR. Itu sebabnya, Kalla mendesak agar pembangunan gedung itu ditunda. Kalla meminta anggota dewan mencontoh Presiden dan Wakil Presiden. "Kantor mereka sederhana tapi pekerjaan tetap jalan," katanya, di Jakarta, Rabu 30 Maret 2011.

Gagal, Upaya Jepang Jinakkan Reaktor Nuklir

VIVAnews - Drama penyelamatan umat manusia dari bahaya radiasi nuklir di prefektur Fukushima, Jepang, sepertinya akan berakhir seiring rencana perusahaan dan pemerintah menonaktifkan reaktor di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi.

Dilansir dari laman The Guardian, Kamis, 31 Maret 2011, perusahaan operator PLTN, Tokyo Electric Power Co. (Tepco) dan pemerintah Jepang sepertinya kewalahan menangani kerusakan di empat reaktor nuklir di PLTN tersebut.

Upaya pendinginan oleh para "Samurai Nuklir" tak begitu berhasil, malah justru situasi semakin parah. Hal ini membuat Perdana Menteri Jepang, Naoto Kan, pada Selasa, 29 Maret 2011, menyatakan negaranya dalam keadaan "siaga maksimum".

Petugas di lapangan kini mendeteksi adanya bocoran plutonium terkandung pada tanah. Bocoran diduga berasal dari salah satu reaktor yang mengalami kerusakan terparah, yaitu reaktor unit dua.

Kandungan plutonium tingkat tinggi juga terdeteksi pada genangan air di instalasi tersebut. Dilaporkan, dua orang pekerja dilarikan ke rumah sakit pekan lalu, setelah kakinya terbakar akibat terendam di genangan air plutonium.

Kebocoran ini juga membuat situasi di PLTN Fukushima semakin memburuk. Fluktuasi kadar radiasi di udara kini semakin sering terjadi, dengan kemungkinan terbanyak kadar menembus batas normal.

Zat radioaktif bahkan merambat sampai ke jarak yang jauh dari PLTN. Dilansir dari CNN, Rabu, 30 Maret 2011, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menemukan radiasi tingkat tinggi di kota Iitate, yang berjarak 40 km dari PLTN.

Organisasi Green Peace pada hari Minggu lalu mengatakan radiasi di kota ini 50 kali di atas batas normal. Walaupun masih di bawah tingkat yang dapat menyebabkan sakit akibat radiasi, paparan itu dapat memberikan dampak jangka panjang bagi warga, di antaranya adalah penyakit kanker.

Kedua organisasi ini menyarankan pemerintah memperluas cakupan evakuasi untuk mencegah 7000 warga kota ini terpapar. Sebelumnya, pemerintah hanya mengevakuasi 170.000 warga di wilayah radius 20 km dari PLTN, lebih dari itu dihimbau untuk tetap di dalam rumah.

Menanggapi usulan ini, pemerintah Jepang bergeming. Mereka merasa tingkat radiasi pada tingkat itu belum perlu memicu gelombang evakuasi lagi.

Dinonaktifkan

Akhirnya, Tepco dan pemerintah Jepang menggulirkan rencana penonaktifan reaktor nuklir di PLTN tersebut. Penonaktifan berarti tak akan digunakannya lagi PLTN tersebut untuk pemenuhan kebutuhan listrik, pun tak akan diperbaiki lagi reaktornya.

Direktur Tepco, Tsunehira Katsumata, mengatakan empat reaktor nuklir yang bermasalah di PLTN tersebut akan dinonaktifkan karena usaha mereka tak juga membuahkan hasil.

Katsumata mengatakan tak ada pilihan lain selain mematikan reaktor unit satu sampai empat di PLTN tersebut. Penonaktifan akan dilakukan pada empat unit reaktor, namun reaktor unit lima dan enam tetap akan beroperasi.

Kedua reaktor terletak terpisah dari empat unit reaktor lainnya tersebut dilaporkan tak mengalami kerusakan, karena tidak beroperasi saat gempa bumi dan tsunami terjadi 11 Maret lalu.

Namun, niatan mempertahankan dua reaktor ini ditentang oleh pemerintah. Juru bicara pemerintah Yukio Edano, mengatakan semua reaktor di PLTN yang telah berusia 40 tahun itu akan dinonaktifkan. "Keputusan ini sangat jelas, melihat situasi berkembang saat ini," ujar Edano.

Belum dipastikan kapan penonaktifan ini akan dilakukan oleh pemerintah maupun oleh Tepco.

Butuh 30 tahun, triliunan Yen

Ternyata rencana menonaktifkan reaktor tak semudah membalik telapak tangan. Menurut laman IEEE Spectrum, diperlukan lebih dari 30 tahun dan memakan biaya hingga triliunan yen, sampai reaktor dapat dinonaktifkan sepenuhnya, dan situasi kembali normal.

Sebelum dinonaktifkan, wakil direktur jenderal Badan Keamanan Nuklir dan Industri Jepang (NISA), Hidehiko Nishiyama, mengatakan, terlebih dahulu reaktor harus didinginkan, dan berada dalam temperatur normal.

Berbagai cara dilakukan oleh para "Samurai Nuklir" untuk mendinginkan reaktor sejak pendingin dan generator listrik rusak akibat guncangan gempa dan terjangan tsunami 11 Maret lalu.

Diantaranya adalah menyuntikkan air laut dan asam boraks ke dalam selubung reaktor, menyiramkan air laut ke atas reaktor menggunakan helikopter militer dan menyemprotkannya dengan meriam air. Ketika air laut dirasa malah menimbulkan endapan garam, jutaan liter air tawar dikirimkan pemerintah Amerika Serikat ke PLTN. Usaha ini dirasa cukup efektif, namun hanya membantu mendinginkan sedikit saja.

Saat ini yang diperlukan adalah mengalirnya kembali arus listrik di generator untuk pendinginan otomatis reaktor. Itu pun bukan perkara mudah. Untuk mendinginkan reaktor diperkirakan akan memakan waktu hingga berbulan-bulan.

"Pemerintah Jepang saat ini tengah mencari beberapa cara mendinginkan reaktor. Hal ini akan memakan sedikit waktu sampai temperatur turun dan stabil," ujar juru bicara pemerintah Jepang, Yukio Edano.

Ahli nuklir dari Institut Ekonomi Energi Jepang, Tomoko Murakami, mengatakan bahwa setelah dingin, maka reaktor rusak baru bisa dihancurkan. Namun, sebelum itu, semua partikel dan materi radioaktif harus terlebih dulu dibersihkan dan dipindahkan dari lokasi.

Murakami mengatakan proses pendinginan dan penonaktifan total pada reaktor tipe air panas seperti di Fukushima akan memakan waktu lebih dari 30 tahun.
Itu berdasar pengalaman serupa di Jepang saat mematikan reaktor pada PLTN di kota Tokai, prefektur Ibaraki, milik Japan Atomic Power Co. (Japco). Perusahaan itu pada 1998 memulai upaya penonaktifan setelah reaktor berfungsi selama 32 tahun.

Dilaporkan, proyek penonaktifan masih terus berlangsung hingga hari ini. Diperkirakan penonaktifan reaktor Tokai baru akan selesai pada Maret 2021, atau setelah 23 tahun pengerjaan. Untuk menstabilkan dan memindahkan bahan bakar nuklir dari inti reaktor saja memakan waktu hingga tiga tahun.

Kocek yang dikeluarkan oleh Japco juga tidak sedikit, diperlukan 88,5 miliar yen atau sekitar Rp9,2 triliun untuk merampungkan misi penonaktifan reaktor Tokai.

Untuk empat reaktor di Fukushima, biaya dan waktunya diperkirakan akan jauh lebih banyak lagi.

Murakami mengatakan upaya penonaktifan PLTN Fukushima akan memakan waktu sekitar 30 tahun dan memakan biaya hinga 1 triliun yen, atau sekitar Rp1000 triliun. Jumlah luar biasa besar, bahkan untuk negara semaju Jepang.

"Memindahkan bahan bakar yang rusak dari reaktor membutuhkan waktu lebih dari dua tahun, penundaan hanya akan membuat biaya semakin membengkak," ujar Murakami, yang juga merupakan ahli yang bekerja dalam upaya penonaktifan reaktor Tokai.

Pembersihan dan penonaktifan Fukushima dinilai paling mahal diantara upaya serupa pada krisis nuklir yang terjadi di Three Mile, Amerika Serikat dan di Chernobyl, Ukraina.

Sebagai perbandingan, di pulau Three Mile, upaya penonaktifan dimulai pada 1979 memakan waktu hingga 12 tahun, dengan biaya US$973 juta (Rp8,4 triliun). Upaya penonaktifan di pulau ini mengerahkan hingga 1.000 orang.

Sementara itu usaha pembersihan radiasi pada krisis nuklir terparah dalam sejarah manusia di Chernobyl, Ukraina, pada 1986 masih terus berlangsung hingga sekarang. Pemerintah Ukraina dilaporkan tak sanggup lagi membiayai upaya tersebut. Upaya terbaru adalah pemasangan sarkofagus untuk menutupi reaktor Chernobyl, yang rencananya akan dilakukan pada 2014.

Biaya pemasangan sarkofagus ini adalah sebesar US$2,2 miliar (Rp19 triliun). Untungnya, Bank Eropa di London menanggung 65 persen dari biaya tersebut.

Nuklir penting bagi Jepang

Walaupun menimbulkan bencana besar, pemerintah dan rakyat Jepang memerlukan nuklir untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka. Energi nuklir telah menjadi prioritas strategis sejak 1973. Bagi mereka, nuklir merupakan pilihan bijak, sebab negeri sakura ini tak punya banyak sumber minyak dan gas. Krisis kali ini adalah harga yang harus dibayar untuk memenuhi kebutuhan listrik rakyat Jepang.

Data dari Federasi Perusahaan Pembangkit Listrik (FEPC) Jepang, negeri itu mengoperasikan 55 reaktor nuklir dengan listrik yang dihasilkan 49.467 megawatt atau hampir 50 gigawatt. Energi ini menyumbang 34,5 persen kebutuhan listrik di Jepang.

Untuk melayani kebutuhan, Jepang membagi beberapa titik distribusi listrik. Masing-masing daerah dipegang operator berjumlah 10 perusahaan, yaitu Tokyo Electric Power Company, Okinawa Electric Power Company, Kyushu Electric Power Company, Chubu Electric Power Company, Tohoku Electric Power Company, Shikoku Electric Power Company, Kansai Electric Power Company, Hokuriku Electric Power Company, Hokkaido Electric Power Company, dan Chugoku Electric Power Company.

Reaktor PLTN Fukushima adalah salah satu PLTN terbesar di dunia. Reaktor ini menyumbang 4,7 gigawatt bagi pemenuhan kebutuhan listrik Jepang.

Multi TV Online

Widget By: Weblog Ask